LHOKSEUMAWE | REALITAACEH — Pemerintah Kota Lhokseumawe terus melakukan penataan dan penguatan organisasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pelantikan tersebut dilaksanakan oleh Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. Selasa, 1 September 2026 di ruang kerja Wali Kota Lhokseumawe.
Dua pejabat yang dilantik yakni Sriaryati, S.Pd., M.Pd. sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, serta Ahmad Zaki, S.Sos. sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Informasi ASN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kota Lhokseumawe.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses penataan dan penguatan organisasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam memastikan roda administrasi dan pelayanan publik berjalan secara optimal.
Penempatan pejabat pada posisi strategis tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme aparatur, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kota Lhokseumawe.
Khusus di sektor pendidikan, keberadaan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi, koordinasi program, serta penguatan tata kelola pendidikan di daerah.
Sementara itu, jabatan Kepala Bidang Mutasi dan Informasi ASN pada BPSDM memiliki posisi strategis dalam mendukung pengelolaan data dan informasi kepegawaian, termasuk proses administrasi mutasi serta pengembangan manajemen aparatur sipil negara.
Wali Kota Lhokseumawe menekankan pentingnya pejabat yang telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas secara profesional, berintegritas dan bertanggung jawab. Jabatan bukan sekadar posisi struktural, tetapi merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan adanya pelantikan tersebut,
Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap konsolidasi organisasi semakin kuat dan seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara efektif, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penataan birokrasi ini juga menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, profesional dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Melalui penguatan sumber daya aparatur dan penempatan pejabat sesuai kebutuhan organisasi, Pemko Lhokseumawe optimistis kinerja pemerintahan ke depan dapat semakin baik serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. (04/DH)
