ACEH UTARA | REALITAACEH.COM – Sebuah perayaan kemerdekaan seharusnya meninggalkan kebanggaan. Tetapi di Aceh Utara, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia justru meninggalkan pertanyaan yang jauh lebih serius, apakah besarnya anggaran benar-benar sebanding dengan kualitas pelaksanaan di lapangan?.
Kegiatan yang disebut menghabiskan anggaran sekitar Rp800 juta lebih itu kini menjadi sorotan setelah sejumlah pihak yang terlibat langsung mengeluhkan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan.
Mulai dari perlengkapan pelatih Paskibraka, ketersediaan air minum, konsumsi peserta upacara, hingga persoalan uang makan personel gabungan.
Di tengah semua itu, muncul satu pertanyaan yang seharusnya tidak boleh dihindari pemerintah, Jika anggarannya mencapai ratusan juta rupiah, mengapa kebutuhan dasar dalam kegiatan masih dipersoalkan?.
Pertanyaan tersebut bukan berarti telah terjadi penyimpangan. Belum ada kesimpulan seperti itu. Tetapi justru karena belum ada kesimpulan, pemerintah wajib membuka data agar publik dapat menilai sendiri.
Kepala Bakesbangpol Aceh Utara, Adhariadi, ketika ditanya mengenai besaran anggaran kegiatan HUT ke-81 RI menyebut nilainya sekitar Rp800 juta lebih.
“Lebih kurang Rp800 sekian, saya nggak ingat pasti.” ucap nya singkat.
Kalimat tersebut mungkin sederhana. Tetapi dalam konteks tata kelola uang negara, kalimat sederhana itu memiliki konsekuensi serius.
Anggaran pemerintah bukan uang yang boleh dijelaskan dengan perkiraan. Ada pagu anggaran. Ada rincian belanja. Ada realisasi. Ada bukti transaksi dan ada pertanggungjawaban.
Jika pejabat lupa angka, tidak menjadi masalah sepanjang dokumennya tersedia dan dapat dibuka. Yang menjadi masalah adalah jika masyarakat tidak mendapatkan angka pasti sementara kegiatan tersebut menggunakan uang negara dalam jumlah besar.
Karena itu, pertanyaan publik sebenarnya tidak sulit. Rp800 juta itu angka pagu atau realisasi? Berapa tepatnya? Untuk apa saja? Dan berapa yang tersisa?.
Paskibraka merupakan bagian penting dari upacara kenegaraan. Mereka dilatih, didisiplinkan dan dipersiapkan untuk menjalankan tugas membawa simbol kehormatan negara. Namun, berdasarkan keterangan sejumlah sumber, fasilitas bagi pelatih Paskibraka justru menjadi salah satu persoalan.
Sumber menyebut sepatu pelatih sempat diberikan, kemudian setelah adanya komplain diganti dengan sepatu yang menurut mereka kualitasnya lebih rendah.
“Kalau tahun sebelumnya para pelatih dikasih sepatu yang bagus, namun tahun ini sepatu yang diberikan sangat tidak bagus,” ujar sumber.
Lebih ironis lagi, sumber tersebut menyebut anggota Paskibraka sempat tidak mendapatkan air minum sebelum upacara dan baru diberikan setelah ditanyakan. Jika keterangan tersebut benar, maka pemerintah perlu menjawab.
Bagaimana kebutuhan dasar Paskibraka bisa terlewat dalam sebuah kegiatan yang telah dianggarkan dan dipersiapkan jauh hari dan Ini bukan lagi soal merek sepatu. Ini soal perencanaan dan pengawasan.
Menurut sumber, tahun ini penyediaan snack dan air minum disebut jauh lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan disebutkan, konsumsi lebih banyak tersedia untuk pejabat, sementara peserta upacara dari kalangan siswa dan pegawai tidak mendapatkan snack.
mereka yang duduk di kursi kehormatan mendapatkan konsumsi, sementara mereka yang berdiri mengikuti upacara justru disebut tidak mendapatkannya.
Sekali lagi, masalahnya bukan harga snack. Masalahnya adalah keadilan dalam penggunaan anggaran publik.
Bagian yang paling membutuhkan penjelasan adalah soal uang makan personel gabungan. Menurut keterangan yang diperoleh, pos uang makan tersebut disebut tidak terdapat dalam DIPA, tetapi tetap diberikan dengan alasan.
“Tidak mungkin tidak kami kasih.” cetusnya
Dalam pemerintahan, kebutuhan kegiatan dan aturan anggaran harus berjalan bersama. Kebutuhan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan administrasi.
Persoalan lain juga menyangkut BBM. Harga dalam asumsi anggaran disebut sekitar Rp16.000 per liter, sementara harga di lapangan disebut mencapai Rp22.300.
Selisih sekitar Rp6.300 per liter bukan angka yang bisa diabaikan jika volume penggunaannya besar. Lalu siapa yang menanggung? Dan Jika panitia harus nombok, mengapa perencanaan tidak disesuaikan?.
Jika pemerintah mengganti, melalui mekanisme apa? Dan Jika tidak ada penggantian, apakah beban tersebut memang sah dibebankan kepada orang yang bekerja di lapangan? Serta Perencanaan anggaran seharusnya dibuat untuk kondisi nyata, bukan sekadar angka yang terlihat bagus di atas kertas.
Masalah Ini Sudah Lebih Besar dari Bakesbangpol. Pada tahap ini, publik sebenarnya tidak hanya sedang mempertanyakan kualitas pejabat di Bakesbangpol. Pertanyaan yang lebih besar adalah, Bagaimana sistem pengawasan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bekerja?.
Di sinilah kepemimpinan Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil alias Ayah WA ikut diuji. Bukan karena bupati harus mengurus sendiri sepatu Paskibraka atau membagikan snack.Tentu tidak.
Tetapi karena kualitas perangkat daerah merupakan bagian dari kualitas kepemimpinan kepala daerah. Bupati tidak bisa mengendalikan setiap detail kegiatan. Namun bupati dapat memastikan sistem bekerja. Bisa memastikan pengawasan berjalan. Bisa meminta laporan. Bisa memerintahkan evaluasi.
Dan ketika muncul pertanyaan publik mengenai uang negara, Ayah Wa bisa memastikan masyarakat mendapatkan jawaban yang jelas. Jangan sampai bawahan menjadi tameng sementara pemimpin memilih diam.
Jika tidak ada masalah, katakan tidak ada masalah. Jika ada kesalahan administrasi, akui dan perbaiki. Jika ada dugaan penyimpangan, periksa. Jika semua pengeluaran sesuai aturan, buka dokumennya. Itulah kepemimpinan.
Namun pertanyaan publik adalah sah. Terlebih ketika terdapat perbedaan antara besarnya anggaran yang disebut dan keluhan mengenai pelaksanaan di lapangan. Jika semua berjalan sesuai aturan, pemerintah tidak perlu takut diperiksa.
Jika semua transparan, pemerintah tidak perlu takut membuka data. Jika semua benar, dokumen akan berbicara. Karena itu, tantangan terbesar bagi Ayah WA bukan membantah berita ini.
Tantangannya adalah membuktikan bahwa setiap rupiah dari anggaran HUT RI benar-benar digunakan secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan seremoni yang megah di atas kertas. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang rapi dalam administrasi, adil dalam pelayanan, dan terbuka dalam menggunakan uang rakyat.[02/KA]
