ACEH UTARA | REALITAACEH.COM -Setelah pemberitaan media ini dengan judul “Rp800 Juta Lebih untuk HUT RI Aceh Utara Jadi Sorotan, Uang Negara Habis untuk Apa?”, semakin banyak informasi yang masuk ke meja redaksi. Salah satunya menyangkut persoalan transportasi dan perlengkapan anggota Paskibraka.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, rangkaian latihan Paskibraka berlangsung mulai 26 Juli hingga 15 Agustus 2026, dengan pola transportasi yang berbeda-beda.
Adapun rinciannya sebagai berikut: 26–31 Juli 2026: latihan di Brigif dan tidak menggunakan kendaraan. – 1–4 Agustus 2026: latihan di Lapangan Landeng. Anggota Paskibraka berangkat menggunakan dua unit mobil jumbo milik Pak Hasan dari Dispora yang disewa oleh Kesbangpol. Informasi yang diterima, harga sewanya mencapai Rp400 ribu per unit per hari.
Dan pada tanggal – 5–14 Agustus 2026: latihan di Lapangan Landeng menggunakan truk dinas Brigif. – 15 dan 17 Agustus 2026: gladi bersih dan upacara. Anggota Paskibraka berangkat ke Lapangan Landeng menggunakan dua unit bus sekolah.
Rangkaian penggunaan kendaraan tersebut kembali memunculkan pertanyaan. Jika pada 15 dan 17 Agustus dua unit bus sekolah dapat digunakan untuk mengangkut Paskibraka, mengapa pada 5–14 Agustus justru harus menggunakan truk dinas Brigif?
Menurut informasi yang diterima, pada tahun sebelumnya anggota Paskibraka dijemput menggunakan bus sekolah. Namun tahun ini, mereka justru dijemput menggunakan truk dari Brigif. Alasannya disebut-sebut karena keterbatasan anggaran untuk BBM.
“Pernah kami tanya, kenapa enggak pakai bus sekolah seperti tahun sebelumnya, kok harus pakai truk dinas Brigif. Alasan dari pihak Kesbangpol, kalau pakai bus sekolah enggak sanggup bayar BBM karena BBM-nya pakai Dexlite, maka dipakai truk Brigif yang pakai BBM solar,” tulis sumber tersebut.
Alasan ini tentu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana mungkin dalam anggaran kegiatan HUT RI yang nilainya mencapai lebih dari Rp800 juta, persoalan BBM untuk kendaraan Paskibraka justru menjadi alasan penggunaan truk?
Pertanyaannya sederhana, bagaimana sebenarnya perencanaan anggaran dilakukan, apakah kebutuhan transportasi Paskibraka tidak sudah dihitung sejak awal dan Jika memang bus sekolah dianggap terlalu mahal karena menggunakan Dexlite, mengapa sejak awal tidak disiapkan alternatif transportasi yang layak dan sesuai untuk membawa para anggota Paskibraka.
Jangan sampai alasan “efisiensi” justru menjadi pembenaran untuk mengorbankan kenyamanan dan kepantasan bagi para peserta Paskibraka.
Bukan hanya transportasi. Persoalan lain yang kini menjadi sorotan adalah sepatu anggota Paskibraka. Dalam draft harga, sepatu disebut memiliki nilai Rp220 ribu. Setelah dipotong pajak, harganya menjadi sekitar Rp180 ribu.
Namun, sumber mempertanyakan kualitas sepatu yang diterima para Paskibraka. “Kalau kita lihat harga Rp180 ribu, tidak mungkin sepatu yang dikasih harga segitu, karena baru tiga hari dipakai sudah rusak sepatunya. Ada yang bolong di tapak dan banyak yang sobek,” tulis sumber tersebut.
Lebih jauh, sumber juga mengirimkan foto sepatu yang disebut merupakan sepatu anggota Paskibraka dan telah mengalami kerusakan. Pada sepatu tersebut terlihat merek New Era Pro Lexus.
Sumber menduga harga sepatu tersebut berada di atas Rp100 ribu, namun mempertanyakan apakah harga pengadaan setelah pajak yang disebut mencapai sekitar Rp180 ribu benar-benar sebanding dengan kualitas barang yang diberikan.
Di sinilah persoalan menjadi semakin menarik untuk dipertanyakan. Jika benar harga yang dibayarkan sekitar Rp180 ribu per pasang, mengapa sepatu yang baru digunakan beberapa hari sudah mengalami kerusakan.
Apakah spesifikasi barang yang dibeli memang sesuai dengan kebutuhan Paskibraka. Apakah ada standar kualitas yang ditetapkan dalam pengadaan. Siapa yang melakukan pemeriksaan barang sebelum diserahkan kepada anggota Paskibraka.
Dan yang paling penting, apakah harga yang tercantum dalam dokumen benar-benar mencerminkan harga barang yang diterima.
Sebab, pengadaan barang pemerintah bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi. Ada uang rakyat di dalamnya. Ada kewajiban untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan barang dan pelayanan yang layak.
Ironisnya, di tengah besarnya anggaran HUT RI, justru muncul cerita Paskibraka harus menggunakan truk karena persoalan BBM, sementara sepatu yang diberikan disebut sudah rusak hanya dalam hitungan hari.
Publik tidak membutuhkan jawaban normatif. Publik membutuhkan penjelasan yang terang, data yang jelas, dan pertanggungjawaban atas setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan.
Sebab, ketika anggaran mencapai lebih dari Rp800 juta tetapi persoalan kecil seperti BBM dan sepatu Paskibraka saja menimbulkan tanda tanya, maka wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan: sebenarnya uang sebanyak itu dibelanjakan untuk apa saja.
Uang negara bukan uang tanpa pemilik. Setiap rupiah ada tanggung jawabnya. Selain tangung jawab dengan negara juga tangung jawab dengan allah SWT.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Aceh Utara, Adhariadi, saat di konfirmasi oleh media ini memilih bungkam, Konfirmasi melalui whatsapp tidak digubris sampai berita ini terbit dan Redaksi selalu menerima hak jawab dari Bakesbangpol Aceh Utara atau pemerintah kabupaten Aceh Utara. [02/KA]
