LHOKSEUMAWE | REALITAACEH — Perjuangan memperjuangkan nasib guru honorer madrasah swasta dan tenaga pendidikan agama di Aceh terus mendapat perhatian. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), H. Tantawi, S.I.P., M.A.P., menyatakan komitmennya untuk mengawal berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para pendidik, khususnya mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status.
Komitmen tersebut disampaikan Tantawi saat bersilaturahmi bersama jajaran kepala sekolah, pengawas, serta guru madrasah se-Kota Lhokseumawe di Lapangan Pioneer Camp, Lhokseumawe, Minggu (13/9/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang bagi para guru untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satu isu yang paling mencuat adalah ketidakjelasan status guru honorer di madrasah swasta, meski sebagian di antaranya telah mengabdikan diri selama belasan tahun.
Perwakilan guru dari MI Swasta Banda Masen, Rita Wayuni, menyampaikan bahwa pengabdian panjang para guru honorer swasta seakan belum mendapat kepastian yang layak dari pemerintah.
“Banyak dari kami yang telah mengabdi bertahun-tahun dan berhasil mengantarkan murid-murid menjadi anggota TNI, Polri, hingga berbagai profesi sukses lainnya. Namun, sampai hari ini, para guru honorer swasta sendiri belum menerima selembar kertas pun kepastian status dari pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menggambarkan masih adanya kesenjangan perhatian antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Padahal, para guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam mendidik generasi muda.
Pendidikan Agama Jangan Dianaktirikan
Selain persoalan status, para pendidik juga menyoroti minimnya alokasi anggaran serta perhatian terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
Perwakilan pengawas, Samsani, bahkan menyinggung kondisi madrasah yang terdampak banjir Aceh beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, hingga kini masih terdapat madrasah yang belum memperoleh perhatian serius untuk pemulihan sarana dan prasarana, sementara sekolah umum yang berada di sekitar lokasi terdampak telah mendapatkan bantuan rehabilitasi maupun pembangunan ruang belajar.
“Madrasah yang terdampak banjir hingga kini belum mendapat perhatian serius, sementara sekolah umum yang berada tepat di sebelahnya justru sudah menerima bantuan rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar baru,” ungkap Samsani.
Kondisi tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera mendapat perhatian pemerintah, terutama agar pendidikan agama tidak diposisikan sebagai sektor yang berada di belakang pendidikan umum.
Mendengar langsung keluhan para guru dan pengawas, Tantawi menegaskan bahwa seluruh tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa membedakan apakah mereka mengajar di sekolah negeri maupun swasta.
Menurutnya, guru madrasah juga mendidik anak-anak Aceh dan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi masa depan.
“Guru tugasnya mencerdaskan anak-anak bangsa, seharusnya guru honorer swasta juga mendapatkan hak yang sama. Karena murid yang diajarkan adalah anak-anak Aceh dan Lhokseumawe,” tegas Tantawi.
Ia menilai pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi pendidikan agama. Menurutnya, perhatian dan kebijakan anggaran harus diberikan secara adil agar seluruh anak Aceh memperoleh hak pendidikan yang layak.
“Pemerintah keliru jika menutup mata terhadap sektor pendidikan agama yang seharusnya memperoleh hak setara dengan sekolah umum,” katanya.
Tantawi juga menekankan bahwa persoalan pendidikan agama bukan sekadar menyangkut bangunan sekolah atau status tenaga honorer, tetapi berkaitan langsung dengan masa depan generasi Aceh.
Sebagai wakil rakyat, Tantawi menyatakan tidak ingin aspirasi yang disampaikan para guru berhenti sebatas pertemuan dan silaturahmi.
Ia berkomitmen membawa berbagai fakta dan persoalan yang ditemukan di lapangan ke lembaga legislatif untuk dibahas secara resmi.
“Aspirasi ini menjadi tugas saya, dan insyaallah akan saya perjuangkan dan suarakan,” pungkasnya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya solusi konkret terhadap persoalan guru honorer madrasah swasta, tenaga pendidikan agama, serta kebutuhan rehabilitasi madrasah yang terdampak bencana.
Bagi para guru yang selama bertahun-tahun berdiri di depan kelas, mendidik dan membentuk karakter generasi Aceh, kepastian status dan perhatian pemerintah bukan sekadar soal administrasi. Itu merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian yang telah mereka berikan kepada bangsa dan daerah. (04/DH)
