ACEH UTARA | REALITAACEH.COM — Wajah asli penanganan bencana di Aceh Utara kembali dipertontonkan. Di balik pidato pejabat, rapat koordinasi, dan klaim bantuan yang terus digembar-gemborkan, masih ada warga korban banjir yang hidup tanpa perhatian dan tanpa bantuan sepeser pun dari pemerintah.
Sofyan, warga Gampong Cot Manyang, mengaku hingga kini belum pernah menerima bantuan apa pun pascabanjir. Hunian sementara (huntara) tidak ada, jatah hidup (jadup) pun nihil.
Namanya bahkan disebut tidak masuk dalam data penerima bantuan. Di saat pemerintah sibuk berbicara tentang kepedulian dan penanganan cepat, warga justru dipaksa bertahan sendiri menghadapi dampak bencana.
“Tidak ada bantuan apa pun yang saya terima. Huntara tidak dapat, jadup juga tidak terdata. Kami seperti sengaja dibiarkan terlantar,” kata Sofyan, Kamis (7/5/2026).
Kondisi ini memunculkan kemarahan warga terhadap Pemerintah Aceh Utara yang dinilai gagal total menjalankan tanggung jawab dasar melindungi rakyat saat bencana terjadi. Banyak masyarakat mempertanyakan ke mana sebenarnya anggaran penanggulangan bencana mengalir jika masih ada korban yang tidak tersentuh bantuan sama sekali.
Ironisnya, pejabat daerah kerap tampil di depan kamera membahas kepedulian sosial, sementara di lapangan rakyat harus menahan lapar, kehilangan tempat tinggal, dan hidup dalam ketidakpastian. Penanganan banjir dinilai lebih banyak dipenuhi pencitraan ketimbang kerja nyata.
Pendataan amburadul, distribusi bantuan tidak transparan, dan lemahnya pengawasan memperlihatkan buruknya tata kelola pemerintah daerah. Situasi ini juga menjadi tamparan bagi pemerintah pusat yang selama ini terus mengklaim pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas.
Namun ketika rakyat kecil benar-benar membutuhkan pertolongan, negara justru terasa absen. Korban banjir bukan meminta kemewahan, melainkan hak dasar untuk diperlakukan sebagai warga negara yang layak dibantu saat tertimpa musibah.
Warga mendesak adanya audit terbuka terhadap penyaluran bantuan banjir di Aceh Utara serta pendataan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh korban terdampak. Jika tidak, pemerintah hanya akan terus dianggap hadir saat butuh sorotan media, lalu menghilang ketika rakyat mulai berteriak meminta pertolongan.[BA/002]
