BANDA ACEH | REALITAACEH – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak seluruh kepala daerah di Aceh mulai dari bupati, wali kota, hingga Pj Gubernur Aceh untuk segera meminta bantuan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan pemulihan pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Seruan ini disampaikan SAPA pada Jumat, 5 Desember 2025.

Meski banjir mulai surut, SAPA menilai kondisi di lapangan masih memprihatinkan. Penanganan pemerintah daerah dinilai lambat dan belum mampu menjawab kebutuhan warga yang masih berada dalam situasi darurat.

Menurut SAPA, daerah terdampak kini menghadapi beragam persoalan serius, antara lain, Kekurangan bantuan kebutuhan pokok seperti beras, lauk pauk, dan air bersih.

Kelaparan di sejumlah titik akibat distribusi logistik yang dinilai lambat, terutama di Aceh Tamiang dan beberapa wilayah lain dan Minimnya obat-obatan, termasuk obat kulit, ISPA, dan pencernaan.

Serta meningkatnya ancaman penyakit seperti diare, gatal-gatal, infeksi kulit, dan gangguan pernapasan dan ribuan rumah rusak dan dipenuhi lumpur, memaksa warga bertahan tanpa fasilitas layak.

Kemudian, Kondisi jalan rusak dan berlubang serta dipenuhi debu pascasurut yang berpotensi memicu ISPA dan banyak UMKM dan ruko tidak dapat beroperasi akibat kawasan pertokoan tertutup lumpur di Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, dan daerah lainnya.

Akses ekonomi warga lumpuh sehingga banyak masyarakat tidak dapat kembali bekerja serta lonjakan harga kebutuhan pokok yang turut membebani masyarakat miskin, termasuk yang tidak terdampak langsung banjir.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyatakan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan di wilayah yang tenggelam atau tertimbun longsor, tetapi juga meluas ke daerah lain karena akses terputus dan biaya hidup meningkat.

“Ini menyangkut keselamatan rakyat. Penanganan pemerintah provinsi dan daerah tidak sesuai harapan. Banyak masyarakat kelaparan, sakit, dan UMKM terhenti. Ini bukan saatnya pamer bantuan mie instan, tetapi saatnya mencari solusi cepat untuk memulihkan Aceh,” tegas Fauzan.

SAPA meminta seluruh kepala daerah untuk segera mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar bencana banjir Aceh dapat ditetapkan sebagai bencana nasional. Status tersebut dinilai penting agar mobilisasi bantuan, logistik, perbaikan infrastruktur, hingga pengerahan sumber daya dapat dilakukan lebih maksimal.

Fauzan menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah pusat bukan berarti pemerintah daerah tidak mampu, melainkan langkah realistis demi menyelamatkan warga.

“Ini menyangkut nyawa rakyat. Jangan sampai bertambah korban hanya karena lambat mengambil keputusan. Dengan status bencana nasional, pemulihan Aceh bisa dipercepat dan masyarakat dapat segera bangkit,” ujarnya.