JAKARTA | REALITAACEH —10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap proyek kilang raksasa PT Korina Refinery Aceh (KRA) yang bernilai investasi sekitar USD 16 miliar atau setara Rp256 triliun. Proyek ini kini tengah dalam proses percepatan penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).
Dukungan tersebut mengemuka dalam pertemuan di Kantor Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi, Jakarta, yang dihadiri Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Sultan Malik Samudera Pasai Teuku Haji Badruddin Syah ZFA yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Adat Nasional Republik Indonesia (DAN-RI) sekaligus Direktur Utama PT KRA, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) bersama jajaran manajemen perusahaan.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari sinkronisasi kebijakan energi nasional, pemanfaatan cadangan migas Blok Andaman, hingga penguatan layanan bunker di Pelabuhan Sabang.
Dalam arahannya, Prof. Purnomo Yusgiantoro menilai proyek Korina Refinery Aceh memiliki arti penting bagi ketahanan energi nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah memberikan dukungan penuh agar Korina segera ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Keppres akan segera kami teruskan kepada Bapak Presiden, karena proyek ini sangat penting untuk membangun Aceh sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia,” ujar Purnomo.
Ia menegaskan, koordinasi lintas lembaga termasuk PT KRA, SKK Migas, dan Kementerian ESDM perlu ditingkatkan agar pasokan bahan baku minyak dan gas dapat diarahkan secara optimal untuk kebutuhan industri hilir di wilayah Aceh.
Sementara itu, Sultan Malik Samudera Pasai Teuku Haji Badruddin Syah ZFA menegaskan bahwa Korina Refinery Aceh bukan hanya proyek industri, tetapi juga simbol kebangkitan ekonomi dan kedaulatan energi bangsa.
“Korina Refinery Aceh bukan sekadar proyek kilang, melainkan mesin kebangkitan Serambi Mekkah. Dari Aceh, energi akan mengalir untuk Nusantara — membangun kemandirian, kesejahteraan, dan perdamaian,” ungkap Sultan Malik.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara adat, pemerintah, dan dunia usaha sebagai dasar pembangunan nasional yang beretika dan berkelanjutan.
Kilang Korina akan dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe, dan digadang menjadi kompleks pengolahan minyak mentah dan petrokimia terintegrasi terbesar di kawasan barat Indonesia dengan kapasitas 300.000 barel per hari.
Proyek ini ditargetkan menghasilkan berbagai produk strategis seperti diesel, bensin, avtur, LPG, dan petrokimia, sekaligus menciptakan lebih dari 40.000 lapangan kerja langsung maupun tidak langsung.
Secara ekonomi, proyek ini diperkirakan dapat meningkatkan PDB Aceh sebesar 2–3 persen per tahun, mendorong ekspor bernilai tinggi ke pasar ASEAN, serta memperkuat infrastruktur logistik dan pelatihan tenaga kerja di wilayah tersebut.
Dengan total investasi mencapai USD 16 miliar, Korina menjadi investasi swasta terbesar dalam sejarah modern Aceh, sekaligus pilar penting bagi posisi Indonesia di peta energi Asia Tenggara.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengawal penuh realisasi proyek tersebut.
“Aceh siap menjadi motor energi di barat Indonesia. Proyek ini akan membuka lapangan kerja besar, menghidupkan ekonomi rakyat, dan menjadi warisan kebanggaan untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Sebelum menghadiri pertemuan di Jakarta, Sultan Malik Samudera Pasai juga menjadi pembicara dalam World Peace Forum 2025 di Gedung DPR/MPR RI. Dalam forum itu, ia mengusung gagasan bahwa energi tidak hanya menjadi pendorong ekonomi, tetapi juga sarana perdamaian global.
“Korina membawa misi Energy for Peace and Prosperity energi dari barat untuk Nusantara dan dunia,” tutupnya.
Fakta Singkat Proyek Korina Refinery Aceh
Komponen Keterangan
Lokasi KEK Arun, Lhokseumawe, Aceh
Kapasitas Produksi 300.000 barel per hari
Nilai Investasi USD 16 miliar (Rp256 triliun)
Fasilitas Utama Kilang minyak, petrokimia, LNG hub, pelabuhan logistik
Target Operasional Fase pertama tahun 2025
Lapangan Kerja 40.000 tenaga kerja langsung dan tidak langsung
Status Dalam proses penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)
