ACEH UTARA | REALITAACEH.COM – Fakhrurrazi alias “Pak Tam”, TikToker resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka setelah informasi yang disebarkannya terkait bantuan excavator di Kecamatan Tanah Luas terbukti tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Konten yang diunggah Pak Tam sebelumnya menimbulkan kesan bahwa pekerjaan normalisasi saluran irigasi di Tanah Luas merupakan hasil dominan campur tangan pemerintah daerah. Narasi tersebut memicu polemik karena dinilai menutupi fakta bahwa upaya utama justru berasal dari swadaya para geuchik dan masyarakat setempat.
Dalam klarifikasinya pada Sabtu, 16 Mei 2026, Pak Tam mengakui telah salah dalam menganalisis informasi sehingga menyampaikan keterangan yang tidak akurat kepada publik.
“Saya mengakui telah salah dan silap dalam menyampaikan informasi. Saya meminta maaf kepada masyarakat Tanah Luas, para geuchik, muspika, dan seluruh pihak yang merasa dirugikan. Saya siap menghapus video sebelumnya dan membuat klarifikasi ulang,” ujar Pak Tam.
Berdasarkan fakta yang diakui sendiri oleh Pak Tam, empat unit excavator yang telah bekerja selama kurang lebih 20 hari merupakan hasil swadaya para geuchik dan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baru menambah satu unit excavator pada Kamis, 14 Mei 2026.
Dengan demikian, narasi yang sebelumnya dibangun melalui media sosial telah menimbulkan kesan yang tidak proporsional, seolah-olah pemerintah menjadi pihak utama dalam pekerjaan yang pada kenyataannya telah lebih dulu dijalankan secara gotong royong oleh masyarakat.
Pak Tam merupakan konten kreator yang ditugaskan untuk mempublikasikan aktivitas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Ia dipercaya langsung oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil atau Ayah Wa, dan saat ini bertugas di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Utara. Sebelum mendapat penugasan tersebut, ia diketahui bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
Status Pak Tam sebagai TikToker resmi pemerintah membuat kesalahan ini dipandang lebih serius. Informasi yang disampaikan atas nama pemerintah seharusnya didasarkan pada verifikasi yang akurat, bukan sekadar narasi yang berpotensi membangun pencitraan dan mengabaikan fakta di lapangan.
Ketua Forum Geuchik Tanah Luas, Al-Halim Ali, menyampaikan apresiasi atas tambahan satu unit excavator dari pemerintah, namun menegaskan bahwa kontribusi tersebut tidak boleh menghapus peran besar masyarakat dan para geuchik yang telah lebih dulu bekerja dan menanggung beban pembiayaan.
“Kami berterima kasih atas bantuan pemerintah. Tetapi kami sangat menyayangkan adanya informasi yang tidak sesuai fakta sehingga menimbulkan persepsi keliru dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap para geuchik dan unsur muspika,” tegas Al-Halim Ali.
Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa media sosial pemerintah harus berfungsi sebagai sarana informasi yang akurat, bukan alat untuk membesar-besarkan peran kekuasaan. Ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai kenyataan, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi juga kredibilitas pemerintah dan kepercayaan publik terhadap komunikasi resmi daerah.[R.002]
