JAKARTA – Pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dihadiri lebih dari 3.400 pejabat strategis dari unsur eksekutif, legislatif, TNI, Polri, hingga lembaga-lembaga negara. Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, 2 Februari 2026, dan secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.
Dalam laporan panitia kepada Presiden, disebutkan bahwa peserta Rakornas terdiri dari 1.013 kepala daerah, meliputi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dari seluruh Indonesia. Selain itu, hadir pula 464 pimpinan legislatif daerah, yang terdiri dari Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPR Aceh, Ketua DPR Papua, serta Ketua DPRD kabupaten/kota (DPRK).
“Jumlah peserta yang besar ini menunjukkan kuatnya konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda nasional,” ujar pembawa laporan dalam forum tersebut.
Dari unsur pertahanan dan keamanan, Rakornas juga dihadiri 486 pejabat TNI, mulai dari Pangdam, Danrem, Danlanud, Danlantamal, Pangko, hingga Dandim dan Lanal. Sementara dari unsur Polri, tercatat 480 peserta, terdiri dari Kapolri dan para Kapolda dari seluruh provinsi.
“Sinergi TNI dan Polri menjadi penopang utama stabilitas nasional dalam percepatan pembangunan,” disebutkan dalam laporan tersebut.
Tak hanya itu, 425 pejabat Kejaksaan Republik Indonesia turut hadir, terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Panitia menyebut, meski bekerja lebih tenang, jajaran kejaksaan memiliki peran vital dalam penegakan hukum dan pengawasan pembangunan.
Rakornas ini juga dihadiri 36 pejabat Badan Intelijen Negara (BIN), termasuk Kepala BIN dan para Kepala BIN Daerah (Kabinda). Dalam laporan tersebut, BIN disebut sebagai silent warrior yang bekerja melalui analisis dan data strategis demi menjaga kepentingan negara.
Selain itu, hadir pula 34 Kepala Perwakilan Bank Indonesia dari seluruh daerah, meskipun Gubernur BI berhalangan hadir karena alasan duka keluarga. Sementara dari sektor data dan statistik, 548 pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota turut ambil bagian, mengingat pentingnya data sebagai dasar perumusan kebijakan nasional dan daerah.
Dalam sesi penegasan komitmen, seluruh peserta Rakornas diminta berdiri dan menyatakan kesiapan mereka mendukung program Presiden. Dengan suara lantang, para kepala daerah dan pimpinan lembaga menyatakan kesiapan mereka menjadi “petarung pembangunan” demi mendorong Indonesia untuk tidak sekadar bergerak, tetapi melompat menuju negara maju.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh jajaran pemerintahan berjalan seirama dalam mendukung visi besar pembangunan Indonesia ke depan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Presiden Republik Indonesia, sekaligus pembukaan resmi Rakornas tersebut.
