TAPAKTUAN | REALITAACEH – Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA) menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh Selatan berjalan efektif dan tertib berkat kerja senyap seluruh unsur pemerintah daerah dan relawan di lapangan. Mereka meminta agar isu keberangkatan Bupati H. Mirwan MS ke Tanah Suci untuk menunaikan nazar ibadah umrah tidak dijadikan bahan politisasi, terutama ketika fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat terdampak telah tertangani dengan baik.
Menurut GerPALA, sejak banjir melanda wilayah Trumon Raya dan sekitarnya, pemerintah Aceh Selatan langsung mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memastikan keselamatan warga. BPBD Aceh Selatan, TNI/Polri, relawan gampong, tenaga kesehatan, dan perangkat kecamatan disebut bekerja tanpa henti, mengutamakan penyelamatan jiwa, pengungsian yang tertib, serta distribusi logistik tanpa hambatan.
“Kita melihat bagaimana posko-posko berjalan, dapur umum tidak berhenti bekerja, dan kebutuhan pokok warga dipenuhi. Tidak ada yang dibiarkan menunggu, apalagi kelaparan. Hari ini seluruh pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing. Itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja yang terorganisir,” ujar Ketua GerPALA, Fadhli Irman, Jumat 5 Desember 2025.
Ia menyebut, penanganan bencana sejatinya tidak membutuhkan banyak retorika. Tidak pula ditentukan oleh berapa banyak foto pejabat yang beredar di media sosial, tetapi oleh sejauh mana pemerintah hadir dalam detik-detik paling sulit bagi masyarakat. “Aceh Selatan tidak banyak bicara, namun bekerja. Orang-orang di lapangan tidak sibuk kamera, mereka sibuk mengangkat warga dari rumah-rumah yang terendam hingga bisa dievakuasi ke posko-posko yang telah disiapkan,” katanya.
GerPALA menilai justru sangat ironis ketika pejabat teras Pemerintah Aceh yang bahkan tidak turun langsung ke wilayah Barat Selatan termasuk Aceh Selatan saat banjir berlangsung, lantas memberikan komentar soal keberangkatan Bupati Mirwan ke Tanah Suci. “Dalam islam nazar itu wajib dilaksanakan dan Permendagri Nomor 59 tahun 2019 tentang tata cara perjalanan dinas ke luar negeri di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah pasal 26 ayat 2 juga tidak melarang perjalanan keagamaan, apalagi umrah yang dilakukan Bupati H Mirwan MS sudah direncanakan 3 bulan sebelumnya.
Menurut hemat GerPALA, kondisi di Aceh Selatan sudah terkendali, sistem komando berjalan baik, dan semua unsur bekerja sesuai jalur mitigasi yang telah disiapkan.
“Kalau mau memberi penilaian, datanglah dulu. Lihat bagaimana masyarakat dan relawan bergotong-royong. Lihat bagaimana pemerintah kabupaten memprioritaskan keselamatan warganya. Jangan menjadikan nazar sebagai isu politik. Ibadah adalah urusan pribadi, dan penanganan bencana adalah urusan sistem. Dua hal itu jangan dicampur,” tegasnya.
Terkait surat pernyataan ketidaksanggupan penanganan pasca bencana yang ramai diperbincangkan, GerPALA menegaskan bahwa konteksnya jelas yakni keterbatasan fiskal daerah. Bukan karena pemerintah kabupaten tidak sanggup lagi bekerja, tetapi karena tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan dukungan anggaran nasional, apalagi di tengah kondisi anggaran penanganan bencana yang dialokasikan Pemerintah Provinsi sangat minim.
“Yang dimaksud bukan menyerah. Itu mekanisme formal untuk membuka akses bantuan pusat. Aceh Selatan sudah maksimal di tahap darurat, tapi APBK memiliki batas untuk penanganan pasca bencana. Dan Pemerintah Aceh pun terlihat selama ini minim alokasi khusus untuk bencana besar. Jadi, solusinya tetap harus dibantu maksimal oleh Pemerintah Pusat,” paparnya.
GerPALA berharap agar polemik politik tidak mengaburkan kerja nyata yang telah dilakukan di lapangan. Mereka meminta pemerintah provinsi lebih fokus memperkuat sistem mitigasi dan mempercepat dukungan, bukan memperpanjang perdebatan yang justru melemahkan moral pemerintah di tengah masyarakat.
“Ketika rumah-rumah warga masih basah oleh lumpur, yang mereka butuhkan adalah kepastian dan perhatian, bukan silang pendapat. Pemerintah Aceh Selatan sudah melakukan bagian mereka. Kini kita menunggu bagaimana provinsi dan pusat melanjutkan tahapan pemulihan. Bencana bukan ruang saling menyalahkan, tapi ruang membuktikan siapa yang benar-benar hadir untuk rakyat,” tutupnya.
