JAKARTA | REALITAACEH – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkap tiga kasus yang menyeret kepala daerah dan menjadi sorotan publik sepanjang 2025. Temuan itu didapat setelah Inspektorat Jenderal Kemendagri menangani ratusan aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Inspektorat Jenderal ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah, persoalan etika, ketaatan kepada regulasi, dan lain-lain,” kata Bima, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Selasa (25/11/2025).
Bima mengatakan, sepanjang 2025 Inspektorat Jenderal telah merespons 737 pengaduan masyarakat. Dari jumlah tersebut, tiga kasus di antaranya menjadi perhatian publik karena melibatkan kepala daerah.
Pertama adalah Bupati Lucky Hakim yang kedapatan bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi dari Kemendagri dan telah diberikan sanksi dalam bentuk pembinaan.
“Beberapa di antaranya menjadi atensi publik, seperti Bupati Indramayu yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin,” kata Bima.
Selain Lucky, kasus lain yang menjadi sorotan tajam publik adalah kebijakan kenaikan tarif PBB oleh Bupati Pati Sudewo, serta tindakan Bupati Prabumulih yang memecat kepala sekolah.
“Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB sampai 250 persen, dan Bupati Prabumulih yang melakukan pemecatan terhadap kepala sekolah,” ujar Bima.
Dia menegaskan bahwa temuan tersebut hanya sebagian kecil dari aduan masyarakat yang masuk.
“Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bima juga memaparkan tanggung jawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum). Menurut dia, penyaluran bantuan partai politik merupakan salah satu tugas utama Polpum.
“Termasuk juga hari ini tengah melakukan kajian-kajian yang mengaitkan antara bantuan terhadap partai politik dan penguatan sistem integritas partai politik,” ujar Bima.
Dia menambahkan bahwa Dirjen Polpum juga menjalankan sejumlah tugas pembinaan ideologi dan karakter bagi masyarakat.
“Di Polpum ini, pembinaan juga dilakukan kepada ormas-ormas. Kemudian pembinaan ideologi, karakter, wawasan kebangsaan bagi anak-anak muda, kalangan muda, revitalisasi dan aktualisasi nilai Pancasila, dan lain-lain. Termasuk masalah narkoba dan penguatan kewaspadaan nasional,” kata Bima.
Sumber : Kompas.com
